E-Government

Pada tahun 2003, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor

3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government. Kemunculan Inpres ini tidak saja diartikan sebagai tindak lanjut

Inpres no 6 tahun 2001 tetapi juga merupakan cetusan komitmen untuk

menerapkan sebuah konsep tentang pemanfaatan teknologi informasi yang telah

dipraktekan di negara-negara maju yang telah melahirkan sebuah bentuk

mekanisme birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang diistilahkan

sebagai Electronic Government (e-Government).

Definisi e-government adalah pemanfaatan jaringan internet dan website atau juga blog, untuk memberikan pelayanan dan informasi pemerintah kepada masyarakat/warganegara, kesemasama instansi pemerintah, dan juga ke lembaga lain

pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu :

   a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayaan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat sertatidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau olehmasyarakat.

   b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdaganganinternasional.

   c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembagalembaga negara serta penyediaan   fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan Negara

   d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memeperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah daerah otonom.

Pengembangan e-Government di daerah mulai menunjukan hasil, selama

rentang waktu 4 tahun sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden no 3 tahun 2003

banyak bermunculan Web Site pemerintah daerah yang biasanya dicirikan dengan

akhiran go.id. Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia 55,2 % telah

memiliki situs resmi yang bisa diakses melalui internet, 33,4 % belum memiliki

situs dan 11,4 % situsnya tidak dapat dibuka.

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov setelah keluarnya Inpres ini maka dapat dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi E-Gov masih jauh dari harapan. Data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki:

(a) 564 domain go.id;

(b) 295 website pemerintah pusat dan pemda;

(c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website;

(d) 198 website pemda masih dikelola secara aktif.

Perkembangan e-Government pada suatu negara atau organisasi mengalami beberapa fase sebelum mencapai face yang paling tinggi yaitu Horizontal Integration, yakni tercapainya suatu kondisi beberapa sistem layanan publik yang berjalan pada fungsi yang berbeda-beda namun terintegrasi dengan baik sehingga terbangun sebuah one stop service. Berikut  adalah fase perkembangan e-Government sebagaimana diuraikan oleh Layne, 2001, sebagai berikut:

Stage I : Catalogue, merupakan fase pertama pengembangan e-Government dalam suatu negara atau organisasi dengan kondisi sebagai berikut:

• Sudah memiliki media online baik berupa portal maupun website yang bisa diakses melalui oleh stakeholders/warga negara melalui internet.
• Layanan yang diberikan baru bersifat penyajian informasi
• Sudah menyediakan formulir-formulir yang dapat diunduh

Stage II : Transaction, merupakan kondisi pemanfaatan TIK bukan saja berupa penyajian informasi namun juga berguna dalam pemberian layanan yang bersifat transaksional dari pemerintah kepada warganegara/stakeholder dan sebaliknya.

• Layanan transaksional sudah tersedia secara online,  sebagai contoh adalah pembelian tiket pembuangan sampah yang dibeli secara online.
• Telah memiliki database yang rapi untuk menunjang proses layanan transaksi secara online

Stage III: Vertical  Integration, merupakan tingkatan pemanfaatan TIK dengan kondisi dimana pada fungsi yang sama dalam sebuah organisasi, sistem lokal sudah terintegrasi dengan sistem yang lebih tinggi.

• Sistem local terkoneksi system yg lebih tinggi. Contoh: Sistem lokal pertanahan beberapa daerah terkoneksi pada sistem yang lebih tinggi, yaitu system pertanahan pusat.
• Berjalan pada fungsi yang sama, yaitu system pertanahan.

Stage IV: Horizontal Integration, merupakan tingkatan tertinggi pemanfaatan TIK oleh pemerintah dimana sebuah sistem telah terintegrasi dengan baik meskipun berjalan pada fungsi yang berlainan. Horizontal integration akan menghasilkan layanan satu atap (one-stop-service) berbasis online dimana masyarakat/stakeholders akan menikmati layanan yang berbeda-beda hanya dengan mengakses satu situs.

• Terintegrasinya sistem yang memiliki fungsi berbeda, misalnya system kependudukan, system perizinan mengemudi, dan system asuransi kesehatan masyarakat.
• One-stop-shop  bagi  pengguna jasa / warganegara.

Gambar: Fase Perkembangan e-government (Layne, 2001)

Dalam pelaksanaannya, banyak sekali jenis pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui e-Government:

1)      Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan

2)      Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para
penggunanya

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

Publish ~ Interact ~ Transact

•         Publish
Komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan
berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat
secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet

•         Interact
Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan me-
reka yang berkepentingan (Searching portal, chatting, tele-conference, web-TV, email, FAQ, Newsletter, Mailing list)

•         Transact
Interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpin-
dahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis)

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B), serta Government-to-Government (G2G), dan sebagai tambahan Government to Employee (G2E):

•          GtoC

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat)

•          GtoB

Pemerintah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Entiti bisnis semacam perusahaan swasta

•          GtoG

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya

•          GtoE

Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat

 Lampiran...

TABLE INDEX PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT ASIA TENGGARA

http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx